Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Raudha Hanubun melaksanakan kegiatan monitoring lapangan. (Foto: istimewa)
Malraterkini.com.- Menjelang akhir tahun anggaran 2025, sejumlah pekerjaan fisik pembangunan gedung sekolah tingkat SD dan SMP ditargetkan rampung. Guna memastikan hal tersebut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Raudha Hanubun melaksanakan kegiatan monitoring lapangan.
Raudha langsung memimpin tim monitoring mengunjungi sejumlah lokasi pekerjaan bangunan sekolah. Monitoring tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah, guna memastikan seluruh pekerjaan fisik berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Fokus monitoring meliputi evaluasi progres pekerjaan fisik dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025, serta peninjauan langsung perkembangan pekerjaan fisik pada Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran tahun 2025.
Selain itu, tim turut melakukan verifikasi sarana dan prasarana sebagai dasar penetapan calon penerima program yang sama untuk tahun anggaran 2026.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, tim monitoring menyambangi sejumlah satuan pendidikan, di antaranya:
SD Inpres Watdek
SD Inpres Ohoijang
SD Inpres Vatwahan
Gedung CAT
SD Negeri Ohoiluk
SD Negeri Ngursit
SD Negeri Ohoibadar
SMP Kristen Ohoira
SD Naskat Somlain
SMP Negeri 5 Danar
SD Naskat Lumefar
SMP Negeri 2 Kei Kecil
SD Negeri 1 Mastur
SMP Naskat St. Andreas Rumaat
SMP Negeri 8 Kei Kecil
SMP Negeri 14 Kei Kecil
Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa monitoring lapangan merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas pembangunan sektor pendidikan.
“Kami memastikan setiap program berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai perencanaan. Monitoring ini penting untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus memastikan bahwa setiap hasil pekerjaan akan memberi manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik,” tandas Raudha di sela-sela monitoring Rabu, (19/11/2025).
Raudha juga menekankan bahwa verifikasi sarana dan prasarana menjadi langkah strategis dalam menyusun program tahun berikutnya.
“Data lapangan menjadi dasar yang kuat dalam menetapkan satuan pendidikan yang berhak menerima program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026. Kami ingin memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan,” tekannya. (SAT)