Malraterkini.com.- Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudah Arif Hanoeboen, menyampaikan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada kategori belum tuntas.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pendidikan yang berlangsung di Ballroom Hotel Syafira, Langgur, Senin 10 Maret 2026.
Menurutnya, SPM bidang pendidikan memiliki 15 indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.
“SPM bidang pendidikan itu ada 15 indikator yang harus dipastikan oleh Dinas Pendidikan. Ini juga menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah dalam memastikan pelayanan pendidikan berjalan dengan baik,” ungkap Raudah kepada wartawan di Langgur, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, capaian SPM pendidikan di Maluku Tenggara saat ini berada pada angka 57,89 persen, yang masih termasuk dalam kategori belum tuntas.
“Untuk Maluku Tenggara, indeks SPM pendidikan kita saat ini berada di angka 57,89 dan masih berada pada kategori belum tuntas. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya di Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Karena itu, melalui Forum OPD tersebut pihaknya berharap dapat merumuskan berbagai program strategis yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.
“Forum OPD hari ini diharapkan dapat melahirkan program-program yang berkualitas dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan di bidang pendidikan, sehingga pelayanan pendidikan dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan capaian SPM pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, seperti akses pendidikan, pemerataan guru, kualifikasi tenaga pendidik dari PAUD hingga SMP, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Selain itu, kualitas proses pembelajaran juga menjadi perhatian utama agar pendidikan di Maluku Tenggara dapat berkembang lebih baik.
“Kita berharap program-program yang dirumuskan bisa lebih kolaboratif, produktif, dan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan,” pungkasnya. (RB)
About The Author
