Malraterkini.com.- Anggapan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya cukup bertahan dua minggu dibantah tegas dalam Forum “Kopi Pagi” yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan strategis ini mempertemukan jajaran pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal untuk membongkar data riil keuangan negara sekaligus memetakan peluang emas pembangunan di wilayah Maluku.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan, Ketua Pengadilan Negeri Tual, Dandim 1503/Tual, Kabag Ren Polres Malra, staf ahli Wali Kota Tual, beserta para pimpinan instansi terkait.
Kepala KPPN Tual, Muslim, menegaskan forum ini bukan sekadar pertemuan santai, melainkan ruang strategis penyelarasan visi pembangunan antar lembaga. “Masalah rumit sering kali selesai lebih cepat lewat komunikasi terbuka. Kami jadikan ini agenda rutin bergantian, agar sinergi antarinstansi makin kuat demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Muslim meluruskan isu yang beredar di ruang publik soal kondisi keuangan negara. Data resmi menunjukkan APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp3.842 triliun, naik 7,3 persen dibanding tahun lalu, dengan posisi defisit tetap aman dan terjaga.
“Tidak benar anggaran hanya cukup dua minggu. Pendapatan negara tumbuh positif, dan belanja difokuskan pada program prioritas Presiden: Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, penguatan UMKM hingga sektor perikanan. Daerah harus aktif berkoordinasi ke kementerian terkait agar kebagian kucuran program ini,” tegas Muslim.
Forum ini juga mengungkap peta kekuatan dan kelemahan ekonomi wilayah. Secara umum, kondisi ekonomi regional Maluku masih berwarna hijau, ditandai kenaikan konsumsi masyarakat dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, catatan penting muncul dari sisi kemandirian fiskal daerah.
Data KPPN Tual mencatat tingkat kemandirian fiskal Kota Tual baru mencapai 1,82 persen, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara berada di angka 11,07 persen. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat bergantung pada transfer dana pusat. Selain itu, realisasi belanja APBD Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru pada triwulan pertama 2026 dinilai masih lambat, sehingga dampaknya belum terasa langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, wilayah ini menyimpan potensi investasi bernilai tinggi, mulai dari pengembangan Maluku Integrated Port, pembangunan fasilitas cold storage perikanan, energi terbarukan, hingga pengelolaan persampahan dan fasilitas kesehatan. Tantangan yang dihadapi pun teridentifikasi jelas: keterbatasan infrastruktur dan listrik, tingginya biaya logistik, rendahnya Pendapatan Asli Daerah, serta keterbatasan kualitas SDM dan penerapan teknologi.
Kegiatan ditutup dengan diskusi aktif, di mana seluruh peserta berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan menjadi kunci untuk mengubah potensi besar Maluku Tenggara menjadi kemajuan ekonomi nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(RB)
About The Author
