Malraterkini.com.- Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi sorotan utama Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, saat menghadiri Forum Komunikasi Pimpinan bertajuk “Kopi Pagi” di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Selasa 12 Mei 2026
Pertemuan yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal ini menjadi ruang evaluasi dampak kebijakan fiskal nasional terhadap kemampuan keuangan dan pembangunan di wilayah Kepulauan Kei.
Dalam pemaparannya, Stepanus menyampaikan catatan kritis mengenai perbedaan mekanisme efisiensi saat ini dibandingkan kebijakan penyesuaian anggaran saat pandemi Covid-19.
Jika dulu anggaran hanya dialihkan penggunaannya namun tetap berada di daerah, kini sebagian pagu yang telah ditetapkan dalam APBD justru ditarik kembali ke pusat. Kondisi ini memicu tekanan fiskal, menghambat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurunkan aktivitas ekonomi, hingga berkurangnya alokasi dana desa yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembahasan disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, dan dihadiri oleh Wakil Bupati, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, Kejaksaan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah se wilayah kerja KPPN Tual.
Kegiatan dilaksanakan di Aula KPPN Tual, beralamat di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Selasa, 12 Mei 2026, sebagai agenda rutin komunikasi lintas sektor.
Menurut Stepanus, kebijakan efisiensi mendadak membuat perencanaan pembangunan daerah menjadi kacau. Selain itu, pengendalian proyek infrastruktur oleh pusat menyebabkan banyak tunggakan pembayaran pajak dan retribusi yang belum diselesaikan, sehingga PAD sulit tumbuh.
Dampak turut dirasakan sektor pariwisata dan jasa akibat mahalnya tiket pesawat dan menurunnya mobilitas. Paling mendasar, berkurangnya dana desa membuat masyarakat kampung merasakan penurunan layanan dasar, padahal bagi mereka kesejahteraan sangat bergantung pada alokasi tersebut.
Stepanus juga menilai kebijakan ini mengindikasikan pengelolaan keuangan negara makin terpusat dan menimbulkan persepsi berkurangnya kepercayaan pusat terhadap kemampuan daerah.
Stepanus meminta perwakilan keuangan negara dan instansi vertikal menjadi jembatan aspirasi agar kebijakan baru tidak muncul mendadak setelah APBN/APBD disahkan.
Ia juga menegaskan seluruh elemen daerah tetap mendukung program pemerintah pusat, namun berharap ada penyesuaian mekanisme agar pembangunan di daerah tidak terhambat.
“Forum ini dinilai strategis dan perlu rutin dilaksanakan agar seluruh pihak memahami kondisi riil dan mencari solusi bersama demi kemajuan daerah,” tutupnya.(RB)
About The Author
