Malraterkini.com.- Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun terus melakukan penyegaran di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD). Kali ini, sejumlah pejabat berstatus camat dilantik menakhodai dinas dan badan di lingkup OPD Kabupaten Maluku Tenggara.
Sejumlah camat yang dilantik yaitu Camat Kei Besar Titus Betaubun, Camat Kei Besar Selatan Yakop Pedro Ubra, Camat Kei Besar Selatan Barat, Nasir Rahayaan, Camat Kei Besar Utara Timur Chandra Namsa dan Camat Kei Besar Utara Barat Hasyim Rengil.
Pelantikan camat dalam jabatan baru dinas dan badan tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 821.22/SK/03/2026 tertanggal 9 November 2026.
Berdasarkan dokumen keputusan tersebut, Muhamad Nasir Rahayaan, yang sebelumnya menjabat Camat Kei Besar Selatan Barat, kini dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Yakob Pedro Ubra, yang sebelumnya menjabat Camat Kei Besar Selatan, mendapat tugas baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ahmad Candra Namsa, SSTP., yang sebelumnya menjabat Camat Kei Besar Utara Timur, kini dipercaya memimpin Dinas Ketahanan Pangan.
Posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipercayakan kepada Hasim Rengil yang sebelumnya menjabat Camat Kei Besar Utara Barat.
Nama lainnya, Titus Betaubun, yang sebelumnya menjabat Camat Kei Besar, kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
Selain para mantan camat tersebut, Abdul Asis Rahanyamtel, , yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, kini dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pergeseran jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pengalaman para pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi modal penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas di tingkat kabupaten.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menduduki jabatan baru, melainkan bagaimana membuktikan kepercayaan tersebut melalui kinerja, inovasi, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Masyarakat Maluku Tenggara tentunya berharap penyegaran birokrasi ini membawa energi baru dalam tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kinerja setiap OPD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, jabatan merupakan amanah. Pergantian posisi boleh terjadi, tetapi tanggung jawab untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus semakin kuat.(RB)
About The Author
