Malraterkini.com.- Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam arahannya kepada para pimpinan perangkat daerah, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, serta aparatur pemerintah, bertempat di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, keputusan yang jelas, serta kehadiran pemerintah ketika warga menghadapi berbagai kesulitan.
Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, perlindungan sosial, pelayanan investasi, penanggulangan bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
Karena itu, Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bekerja secara serius, memahami persoalan di lapangan, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Secara khusus, Dinas Ketahanan Pangan diminta memetakan kondisi pangan hingga ke tingkat ohoi dan pulau-pulau, memperkuat pemanfaatan pangan lokal, serta mengantisipasi kemungkinan terganggunya pasokan kebutuhan pokok.
Sementara itu, Dinas Sosial diminta memastikan ketepatan data penerima bantuan, memperhatikan warga yang paling membutuhkan, serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat agar tidak ada warga yang berhak tetapi terabaikan dalam pelayanan.
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Bupati menekankan pentingnya kepastian persyaratan, proses, waktu, dan biaya pelayanan sesuai ketentuan. Pelaku UMKM juga harus mendapatkan pendampingan dalam memahami proses perizinan usaha.
Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bupati mengingatkan agar kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Pemetaan wilayah rawan bencana, kesiapan personel, jalur komunikasi, dan dukungan logistik harus dipastikan tersedia, terutama mengingat karakteristik Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan.
Di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penguatan pendampingan keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan KB, serta kerja sama dengan sektor kesehatan dan pemerintah ohoi menjadi perhatian penting, khususnya dalam mendukung pencegahan stunting.
Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta memastikan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan secara mudah dan pasti melalui pelayanan yang semakin dekat dengan warga, terutama masyarakat di wilayah terpencil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.
Bupati juga memberikan penekanan kepada Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan agar menghasilkan telaahan yang tajam, jujur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Setiap rekomendasi, menurutnya, harus memuat persoalan yang dihadapi, dasar pertimbangan, pilihan tindakan, hingga konsekuensi dari kebijakan yang akan diambil.
Dalam arahannya, Bupati turut mengingatkan bahwa kemampuan anggaran daerah terbatas. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan harus memiliki skala prioritas serta hasil yang jelas.
Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah menetapkan target yang realistis, penanggung jawab yang jelas, batas waktu pelaksanaan, serta bukti hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi kinerja, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada laporan administrasi, tetapi harus menunjukkan persoalan yang telah diselesaikan, peningkatan kualitas pelayanan, serta hambatan yang membutuhkan keputusan bersama.
Orang nomor satu di Kabupaten Maluku Tenggara juga mengingatkan seluruh aparatur untuk menegakkan disiplin, dimulai dari diri sendiri, hadir tepat waktu, memahami tugas dan tanggung jawab, membimbing bawahan, serta responsif terhadap keluhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa loyalitas kepada pimpinan harus diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang sah, kejujuran dalam menyampaikan laporan, dan keberanian mengungkapkan kondisi sebenarnya.
“Jangan membuat laporan terlihat baik dengan menyembunyikan masalah. Sampaikan masalah secara jujur, disertai usulan penyelesaiannya,” demikian penegasan Bupati dalam arahannya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk bekerja secara tertib, memberikan pelayanan yang adil, serta menghasilkan kinerja yang dapat dibuktikan.
Ia berharap semangat SETARA (Sejahterakan Negeri) tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui sikap, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat setiap hari.
Dengan demikian, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Maluku Tenggara.(RB)
About The Author
