Malraterkini.com.- Bupati Maluku Tenggara,Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan serta masa depan Kabupaten Maluku Tenggara.
Olehnya itu, Bupati Thaher Hanubun menegaskan RDTR merupaka penentu masa depan Maluku Tenggara. Diharapkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat secara aktif memberikan masukan
“Saya ingin menegaskan, RDTR bukan sekadar dokumen tata ruang, tapi instrumen untuk menentukan mana kawasan ini akan berkembang ke depan,” tegas Bupati Thaher Hanubun saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan RDTR di Langgur, Selasa (10/11/2026).
Bupati Thaher mengingatkan seluruh peserta agar tidak menyia-nyiakan kesempatan penyusunan RDTR yang pembiayaannya bersumber langsung dari pemerintah pusat.
Menurutnya, RDTR bukan sekadar dokumen perencanaan tata ruang, melainkan instrumen penting untuk memastikan pengembangan wilayah berjalan terarah, tepat sasaran, produktif, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, keberadaan RDTR akan membantu pemerintah daerah menentukan lokasi pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti pasar, Puskesmas, gedung pemerintahan, maupun proyek pembangunan lainnya agar sesuai dengan peruntukan tata ruang.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara matang sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk desain maupun pengadaan tanah.
Bupati Thaher Hanubun bahkan mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan manfaat dan kesesuaian lokasi.
“Jangan sampai kesempatan ini kita lewatkan. Tidak semua kabupaten mendapat kesempatan ini. Jadi tolong dimanfaatkan, jangan sampai dilewatkan begitu saja,” ujarnya.
Selain aspek teknis perencanaan, Bupati juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat dalam penyusunan RDTR.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Maluku Tenggara memiliki keterikatan kuat dengan kepemilikan tanah adat. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan ruang harus melalui komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama masyarakat adat.
Menurutnya, penyusunan RDTR tidak boleh hanya berorientasi pada peta dan dokumen teknis, tetapi harus menggambarkan kondisi nyata, sejarah, tatanan adat, serta dinamika kehidupan masyarakat setempat.
Bupati juga meminta agar situs-situs bersejarah yang terdapat di wilayah Maluku Tenggara dapat disampaikan dan dicatat dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Ia mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan data sektoral secara terbuka, termasuk TNI, instansi vertikal, tokoh adat, sejarawan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Thaher mengajak seluruh peserta untuk melihat Maluku Tenggara secara utuh, bukan hanya memperjuangkan kepentingan wilayah atau kampung masing-masing.
Ia menyebutkan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 11 kecamatan, 192 kampung, dan 68 pulau, dengan delapan pulau di antaranya berpenghuni.
Selain itu, terdapat empat kecamatan yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), berkaitan dengan kawasan pulau-pulau terluar.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta memberikan masukan berdasarkan kepentingan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Jangan dengan rasa, tapi dengan cara berpikir sehat. Jangan sampaikan kampung saya saja atau kecamatan saya saja. Harus berpikir secara global, secara keseluruhan, 11 kecamatan dan 192 kampung,” tegasnya.
Ia berharap dokumen RDTR yang dihasilkan benar-benar komprehensif, cermat, dan berbasis data sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Bupati Thaher mengungkapkan bahwa penyusunan RDTR juga memiliki arti penting dalam memperkuat posisi dan perhatian pemerintah pusat terhadap Maluku Tenggara
Ia mengingatkan bahwa secara geografis, wilayah Maluku Tenggara memiliki karakteristik kepulauan yang selama ini membutuhkan pendekatan perencanaan pembangunan secara khusus.
Bahkan, ia menyinggung pengalaman sejarah ketika wilayah ini memiliki peran strategis dalam masa perjuangan Trikora untuk mempertahankan Irian Barat.
Menurutnya, melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk penyusunan dokumen tata ruang yang didukung data akurat, potensi dan kebutuhan daerah akan lebih mudah diperjuangkan.
Bupati juga menyoroti pentingnya memperhitungkan karakteristik wilayah kepulauan dalam kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran, mengingat luas wilayah laut Maluku jauh lebih dominan dibandingkan daratan.
“Kalau kita ajukan proposal ke Jakarta, jadi saya presentasikan, RDTR ini ada, pasti dilirik. Tapi kalau kita tidak punya data apa-apa, dianggap diabaikan saja,” ungkapnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati Thaher mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November sebagai semangat untuk melanjutkan perjuangan melalui pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diwujudkan melalui kerja nyata, pemikiran yang sehat, serta kontribusi seluruh masyarakat bagi kemajuan Maluku Tenggara.
Bupati kembali meminta para raja, pimpinan OPD, tokoh adat, dan seluruh peserta konsultasi publik agar tidak ragu menyampaikan pendapat, gagasan, serta masukan konstruktif dalam proses penyusunan RDTR.
Menurutnya, keberhasilan penyusunan dokumen tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Maluku Tenggara ke depan.
“Saya minta Bapak Raja dan semua, sampaikan pendapat dan pemikiran tentang RDTR ini. Maluku Tenggara dan Maluku insyaallah lebih baik lagi pada waktu-waktu akan datang,” tutup Thaher.
Konsultasi publik ini diharapkan menjadi ruang menyatukan berbagai kepentingan, menyelaraskan pandangan, serta membangun kesepahaman bersama dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara secara berkelanjutan.(RB)
About The Author
