Malraterkini.com.- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku mendorong percepatan pembinaan dan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 154 Ohoi/Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara yang hingga kini belum mendapatkan pendampingan.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan Pos Bantuan Hukum yang diselenggarakan secara virtual oleh Kanwil Kemenkum Maluku dan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa dari total 191 Ohoi/Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara, baru 37 Ohoi/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan Pos Bantuan Hukum. Sementara 154 Ohoi/Kelurahan lainnya masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida, melalui kegiatan tersebut mendorong dukungan dan kerja sama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara agar pembinaan Posbankum dapat dipercepat dan menjangkau seluruh Ohoi/Kelurahan.
Dalam sambutan pemerintah daerah yang disampaikan pada kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi atau sekadar pembentukan lembaga di tingkat desa.

Sebaliknya, Posbankum harus benar-benar berjalan, aktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum.
Kondisi Geografis Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik sosial masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pelayanan hukum.
Karena itu, kehadiran Posbankum di tingkat Ohoi/Kelurahan diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau.
Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum memiliki sejumlah fungsi pelayanan, di antaranya konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum, advokasi, serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme nonlitigasi atau mediasi.
Sementara itu, pemateri dari Kanwil Kemenkum Maluku menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bagian dari upaya pemerintah mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Posbankum juga diharapkan menjadi wadah untuk menampung, mencatat, meregistrasi, dan membantu menyelesaikan berbagai pengaduan maupun persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Posbankum melibatkan Kepala Ohoi atau Lurah serta paralegal. Kepala Ohoi/Lurah diharapkan dapat menjalankan peran sebagai juru damai atau hakim perdamaian desa dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat secara kekeluargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara paralegal berperan membantu pelayanan dan pendampingan hukum bagi masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut, Kepala Ohoi/Lurah dan paralegal perlu mendapatkan pembinaan serta pendidikan terkait tugas dan fungsi Posbankum.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika agar seluruh Ohoi/Kelurahan dapat mengikuti pembinaan, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet.
Melalui kegiatan ini, diharapkan percepatan pembinaan dan pendampingan terhadap 154 Ohoi/Kelurahan yang belum terjangkau dapat segera direalisasikan.
Dengan demikian, seluruh Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berfungsi secara optimal sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat.(RB)
