Malraterkini.com.- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan sekolah guna mencegah terulangnya kesalahan administrasi maupun temuan pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOSP jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 November 2026, bertempat di Aula Disdikbud Kabupaten Maluku Tenggara.

Kegiatan ini diikuti para kepala sekolah, bendahara, serta operator BOSP dari berbagai sekolah dasar di wilayah Kei Besar dan Kei Kecil.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Kabupaten Maluku Tenggara, Aminah Oat, menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOSP harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran pendidikan harus didukung pencatatan transaksi yang teliti, kelengkapan dokumen administrasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang benar.
Hal ini penting untuk menghindari persoalan administrasi yang dapat berdampak terhadap pengelolaan maupun pencairan dana pada tahap berikutnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, hingga penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP.
Selain itu, peserta juga diberikan pelatihan teknis penggunaan aplikasi ARKAS 4.0 untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelaporan keuangan sekolah berbasis digital.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Disdikbud Malra menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta jajaran Disdikbud Malra.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah pembahasan berbagai persoalan dan temuan pemeriksaan BPK maupun BPKP pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi para pengelola Dana BOSP agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Peserta juga diingatkan mengenai pentingnya menyiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap, seperti nota pembelian, faktur, dokumentasi kegiatan, hingga bukti penyetoran pajak yang wajib disiapkan dan diunggah ke dalam sistem pelaporan digital.
Penguatan juga diberikan terkait penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga perencanaan penggunaan dana benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan sekolah serta mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
Selama kegiatan berlangsung, peserta turut menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi di sekolah masing-masing, terutama terkait penginputan pajak dan penggunaan kode rekening belanja.
Tim fasilitator kemudian memberikan pendampingan langsung untuk membantu peserta memahami sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Sebagai bagian dari evaluasi, pada hari terakhir seluruh peserta mengikuti post-test untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Disdikbud Malra dalam menentukan sekolah yang membutuhkan pendampingan lanjutan pada awal tahun 2027.
Dalam arahannya saat menutup kegiatan, Aminah Oat, S.Pd., mengajak seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator BOSP agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga amanah dalam mengelola anggaran pendidikan.
Ia menekankan bahwa Dana BOSP merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan peserta didik. Karena itu, setiap penggunaannya harus sesuai peruntukan dan didukung administrasi yang lengkap.
Disdikbud Malra juga menegaskan bahwa batas waktu penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada 15 Desember 2026.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Disdikbud Kabupaten Maluku Tenggara berharap seluruh satuan pendidikan semakin memahami tata kelola Dana BOSP secara benar, transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya preventif untuk meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan sekolah, serta mencegah terulangnya temuan pemeriksaan pada masa mendatang.(RB)
