Anggota Dewan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Albert Efruan. (Foto: Fredi Jamrevav/Malraterkini.com)
MalraTerkini.Com – Anggota Dewan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Albert Efruan mengkritisi beberapa persoalan saat melakukan rapat Pansus LKPJ Bupati Tahun anggaran 2024 bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Malra.
Albert yang merupakan anggota Tim Pansus LKPJ Bupati tahun 2024 itu memberikan beberapa pertanyaan dan kritikan kepada dinas pendidikan di ruang Rapat Pansus, Minggu (13/4/2025).
Albert menilai sektor pendidikan memiliki penilaian cukup buruk, buktinya adanya rekomendasi Ombudsman Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu.
Ia nenegaskan, bangunan persekolahan yang tidak memadai ditambah manajemen yang buruk, dipastikan kualitas pendidikan juga akan buruk.
“Maka ini perlu jadi catatan serius oleh dinas pendidikan,n baik itu masing-masing bidang dari SD sampai SMP sehingga kemudian diperbaiki lagi kinerja dari dinas pendidikan,”ingatnya.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malra itu juga mengkritisi tentang kualitas pendidikan di daerah sehingga mempertanyakan sistem Pendidikan yang dibangun.
“Saya tidak tahu metode yang diterapkan oleh dinas pendidikan seperti apa, karena kalau sampai tingkat penilain Ombudsman Maluku seperti itu maka sistem di dinas pendidikan harus dirubah,”kecamnya.
Politisi Gerindra itu juga menyampaikan persoalan perataan tenaga guru yang belum baik dan berdampak kualitas pendidikan.
“Ini perlu dijelaskan berapa banyak pembangunan fisik Pendidikan tahun 2024 yang belum diselesaikan dan berapa yang sudah selesai. Karena sesua laporan 100 persen tapi tidak sesuai dengan data. Jika melihat kualitas pendidikan di Maluku maka Maluku Tenggara jauh dari harapan,”tukasnya.
Ia berharap penyebaran guru dapat diselesaikan. Apalagi, masalah penyebaran guru sudah dibahas sejak 2 tahun lalu. Apalagi, ditemukan di wilayah di Kei Besar, ada guru yang harus tinggal di rumah warga karena tidak ada rumah guru.
“Persoalan guru di wilayah Kei Besar, tempatkan guru-guru yang berasal dari desa di Kei Besar untuk mengajar disana sehingga aksesnya juga bisa lebih mudah Tapi kita juga dapatkan, ada satu sekolah cuma ditempatkan 1 guru berstatus PNS dan sisanya adalah tenaga kontrak,” timpalnya. (JRF)