Malraterkini.com.- Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memaparkan sejumlah poin penting terkait kondisi, tantangan, serta strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan dalam kegiatan Workshop Percepatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu 8 April 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bappenas, Kementerian Keuangan, serta sejumlah kementerian teknis lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Thaher Hanubun menegaskan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2015 telah ditetapkan sebagai daerah perbatasan negara, dengan empat kecamatan di Pulau Kei Besar sebagai lokasi prioritas nasional. Status ini sekaligus menempatkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan kedaulatan negara.
“Penetapan ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera,” ujar Bupati Thaher Hanubun di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Bupati Thaher Hanubun menjelaskan bahwa kondisi geografis Pulau Kei Besar yang berbukit dengan ketinggian mencapai 800 meter di atas permukaan laut menjadi tantangan utama dalam pembangunan.
Sebagian besar masyarakat bermukim di wilayah pesisir yang sempit, sementara akses antarwilayah masih terbatas.
Hingga tahun 2025, dari 115 ohoi yang ada, sebanyak 54 ohoi belum terhubung dengan jalan dalam kondisi baik, bahkan 19 ohoi masih tergolong terisolir. Kondisi ini diperparah dengan ancaman bencana alam seperti gelombang pasang, angin kencang, hingga longsor.
Menurutnya, peningkatan konektivitas jalan dan transportasi menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Pulau Kei Besar juga disebut sebagai kantong kemiskinan terbesar di Maluku Tenggara, dengan kontribusi sebesar 67 persen terhadap total kemiskinan ekstrem daerah.
Bupati Thaher merincikan, dari data menunjukkan bahwa 55 persen rumah tidak layak huni berada di wilayah ini atau sekira 30,86 persen rumah belum memiliki akses sanitasi aman, 35,8 persen belum memiliki akses air minum layak.
“Penanganan kemiskinan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus didukung pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, sanitasi, dan air bersih,” tegasnya.
Di sisi lain, Pulau Kei Besar memiliki potensi besar di sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Produksi perikanan tangkap yang melimpah serta komoditas unggulan seperti kelapa dan pala menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Namun, keterbatasan akses pasar dan pengolahan hasil yang masih tradisional membuat nilai ekonomi yang diterima masyarakat belum optimal.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan Kota Elat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan simpul konektivitas di Pulau Kei Besar. Sejumlah rencana strategis disiapkan, antara lain pembangunan pasar, terminal tipe C, serta pengembangan dermaga untuk mendukung aktivitas tol laut.
Kualitas SDM dan Pelayanan Publik
Selain infrastruktur, Bupati juga menyoroti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 sebesar 71,16, masih di bawah rata-rata provinsi.
Di sektor pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan rumah dinas guru menjadi kendala utama. Sementara di sektor kesehatan, fasilitas puskesmas dan pustu masih banyak yang rusak, serta keterbatasan tenaga medis dan fasilitas pendukung.
“Pelayanan kesehatan di Pulau Kei Besar masih perlu perhatian serius, termasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi serta belum optimalnya layanan kesehatan dasar,” ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap melalui workshop tersebut dapat terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,”pungkasnya.(RB)
About The Author
