Malraterkini.com.- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin 30 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat, ide, dan arah kebijakan pemerintah dalam satu rencana pembangunan yang komprehensif.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, pimpinan dan anggota DPRD, narasumber dari kementerian dan Pemerintah Provinsi Maluku yang mengikuti secara daring, serta pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, akademisi, hingga perwakilan dunia usaha.
Bupati menyampaikan bahwa penyusunan RKPD memiliki dasar hukum yang jelas, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Tahun 2027 sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029.
“Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dan bersinergi dengan pembangunan nasional. Setiap program yang disusun harus memiliki korelasi dengan Program Strategis Nasional,” tegas Bupati di Aula Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, Bupati menekankan beberapa fokus utama pembangunan daerah ke depan.
Pertama, kata Bupati, terkait penguatan ekonomi daerah. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah harus dilakukan melalui optimalisasi potensi yang ada. Pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, serta kemudahan akses permodalan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan menjadi langkah penting.
Namun demikian, ia mengingatkan agar program pemberdayaan tepat sasaran.
“Data penerima manfaat harus benar-benar valid agar tidak terjadi kegagalan program yang berdampak pada pemborosan anggaran,” ujarnya.
Pelayanan Dasar dan Penguatan SDM
Bupati menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama.
Dengan adanya perbaikan alokasi anggaran sejak 2026, diharapkan kebutuhan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi. Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi program benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar habis pada biaya administratif.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam juga menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang partisipatif yang mampu menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan pembangunan di daerah.
“Forum ini adalah wujud kepedulian kita bersama untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Muhammad Thaher Hanubun.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan demi mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri dan sejahtera. (RB)
About The Author
