Langgur, MalraTerkini.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelar Forum OPD yang dibuka oleh Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kace Rahayaan mewakili Penjabat Bupati.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati, Senin (5/3/2023), mendapat beberapa arahan penting yang dibacakan Oleh Staff Ahli Bupati saat memberikan sambutan.
Dikatakan, Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan forum yang sangat strategis dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025. Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan pelaksanaan forum perangkat daerah sebagai forum antar pemangku kepentingan, guna harmonisasi dan penyelarasan program-program perangkat daerah.
“Melalui forum ini kebijakan perencanaan makro daerah akan diterjemahkan dalam berbagai kebijakan nasional sectoral sesuai tugas dan fungsi daerah,”ucapnya.
Jasmno juga menyoroti forum tersebut berperan sebagai ruang untuk sikronisasi dan klarifikasi usulan musrenbang tingkat kecamatan. Usulan yang disampaikan melalui forum partisipatif di tingkat desa dan kecamatan harus dapat diklarifikasi, diberikan kejelasan terhadap status usulan dimaksud apakah usulan diterima dan diakomodir kedalam renja atau ditolak dengan tentu harus disertai asalan serta argumentasi yang rasional.
“Forum OPD sebagai forum antar pemangku kepentingan sejatinya merupakan forum untuk saling mengonfirmasi, memberikan pemikiran dan sekaligus ruang untuk dilakukan cross check. Usulan masyarakat yang bersifat buttom up disinergikan dengan kebijakan daerah yang bersifat top down. Ruang diskusi ini harus benar-benar dioptimalkan oleh seluruh peserta forum, delegasi kecamatan dan stakeholder yang hadir memiliki hak sama untuk menyuarakan pemikiran maupun permasalahan sesuai koridor dan mekanisme,”Terang Jasmono.
Berdasarkan hal tersebut, dirinya berpesan kepada seluruh peserta yang berasal dari OPD untuk mengikuti forum secara serius guna untuk menggali, menyerap seluruh saran masukan yang disampaikan. Kajian dan telaah secara mendalam penting kebutuhan yang dating dari masyarakat dapat benar-benar ditangkap serta dijadikan referensi dalam perumusan program dan kegiatan yang diprioritaskan di tahun 2025.
“Dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Pekerjaan Umum maka beberapa hal yang masih perlu untuk menjadi perhatian yakni, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 menempatkan 3 Isu tematik actual yaitu Penurunan Kemiskinan dan kemiskinan ekstream, penanggulangan stunting serta pengendalian inflasi.”Terang Jamono.
Dikatakan tahun 2025 Dinas PUTR perlu mendorong penyediaan ruang dan prasarana ekonomi masyarakat pelaku UMKM. Kawasan Landmark, Watwahan, dan termasuk Taman Watdek dapat dikembangkan guna menjadi ruang ekonomi masyarakat. (FJR)