MalraTerkini.Com – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (renja) Bidang Kesehatan Tahun 2026 yang bertempat di Aula Hotel Syafira Langgur,Senin (2/5/2025).
Pembukaan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, didampingi wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, sejumlah Pimpinan OPD dan stakeholder lainnya.
Bupati Hanubun dalam sambutannya mengatakan sehubungan dengan pelaksanaan forum perangkat daerah di kesempatan ini, terdapat beberapa hal pokok yang perlu disampaikan yaitu,
Pertama, pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat dari waktu ke waktu adalah gambaran keberhasilan pelayanan kesehatan.
Evaluasi terhadap indikator pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa, pelayanan di Maluku Tenggara masih perlu untuk ditingkatkan.
“Usia Harapan Hidup (UHH), meskipun sudah menunjukkan tren kenaikan secara signifikan, tetapi capaian harapan hidup Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 70,93 tahun masih berada di urutan ke – 5 dibanding 11 Kabupaten-Kota di Maluku,”terang Bupati
Stunting Tahun 2024 berdasarkan Data e–PPGBM sebesar 15,68 persen, Data SSGI sebesar 22 persen. Dari sisi pelayanan kesehatan Evaluasi Tahun 2024 menunjukkan masih terdapat kejadian atau kasus, Kematian Ibu Melahirkan, Kematian Bayi dan Balita, Kematian akibat penyakit menular dan Kematian akibat penyakit tidak menular.
Selanjutnya pada aspek sarana dan pra–sarana. Kondisi sarana dan pra-sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih ada yang kondisi keterpenuhannya di bawah 60 persen.
Data evaluasi ini kemudian harus menjadi rujukan untuk penentuan arah intervensi pelayanan kesehatan di tahun 2026.
“Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah Perencanaan Harus Berbasis Pada Data. Dalam penyusunan Renja Tahun 2026, berbagai kebijakan yang disusun harus memiliki data sasaran yang valid dan tertangung jawab.”tegas Bupati.
Tahun 2026 sesuai data estimasi kelahiran, maka berapa Ibu Hamil yang akan dilayani, berapa balita yang harus dipantau tumbuh kembangnya, berapa unit Puskesmas dan Pustu yang harus direhabilitasi, apa saja jenis sarana yang harus disediakan di puskesmas dan Rumah Sakit, itu semua harus berbasis data yang riil.
Menurutnya dengan berbasis pada data yang valid, maka intervensi yang direncanakan juga akan lebih konkret. Merencanakan kegiatan yang lebih terukur, lokasi yang jelas, serta dengan hasil yang tentu akan lebih tepat sasaran.
Kedua, di awal kepemimpinan Kami dalam periode 2025–2029, Kita bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan pra-sarana pelayanan, serta distribusi dan keterpenuhan tenaga kesehatan menjadi prioritas.
Hal ini untuk menjadi perhatian, dalam perumusan kebijakan tahun 2026, sekaligus menjadi referensi untuk perumusan kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029.
Ketiga, berkaitan dengan penganggaran. Bidang kesehatan sebagai bidang prioritas dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, mendapatkan alokasi dana transfer yang cukup signifikan.
“Pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat tentu ada maksud dan tujuan-nya. Melalui Forum ini, Saya harapkan Renja yang disusun agar benar – benar menetapkan rencana kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.”Harap Bupati.
Ia mengharapkan kurangi belanja–belanja yang sifatnya seremonial, belanja pegawai dan belanja administratif. Alokasikan kegiatan yang menjawab isu dan permasalahan.
Koordinasi secukupnya tetapi aksi yang harus diperbanyak. Sumber daya yang terbatas harus dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.