MalraTerkini.Com – Penjabat Bupati Maluku Tenggara Dr.s Jasmono menilai persoalan Aspek Pengawasan dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi sebuah persoalan serius.
Hal ini disampaikan Jasmono ketika memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2024, Rabu (3/10/2024), bertempat di Hotel Suita Langgur.
Jasmono mengatakan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien dari perencanaan sampai evaluasi merupakan cara terbaik mewujudkan kinerja pembangunan yang benar-benar berhasil guna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dijelaskan pada fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dinilai masih relatif rendah dalam implementasinya. Seperti dalam hal perencanaan berbasis kinerja khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara belum optimal.
Ditegaskan, persoalan umum yang sering terjadi adalah rincian belanja yang dirancang dalam kegiatan kurang atau bahkan tidak berkorelasi dengan pencapaian output. Hal ini berakibat pada belanja tidak benar-benar mampu mendorong pencapaian kinerja.
“Rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaran juga menjadi masalah yang sering terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Perencanaan makro daerah yang disusun dalam RKPD, tidak diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran di KUA–PPAS dan APBD.”tegasnya.
Terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal serta terbatasnya kapasitas fiskal menjadi penyebab kebijakan alokasi kadang melenceng dari perencanaan.
Jasmono juga mengatakan aspek pengawasan kinerja dan keterbatasan SDM pengawas masih menjadi persoalan serius.
“Obyek pengawasan yang meningkat dari waktu ke waktu, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM Aparatur. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan kebijakan anggaran sesuai dengan ketentuan, termasuk pengusulan Formasi ASN dan PPPK,” tegasnya.