Maluku Tenggara Derita Kutukan Sumber Daya Alam? Refleksi Setahun Kepemimpinan MTH-VR
Laporan : Fredi Jamrevav (Kontributor Malraterkini.com)
Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun memberikan pesan tegas agar pengelolaan sumber daya alam, serta penataan birokrasi dapat memberikan dampak nyata demi pembangunan di daerah. Pesan ini disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada Apel Pagi bersama seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di lapangan Upacara Kantor Bupati, Kamis 12 Februari 2026.
Bupati Thaher Hanubun yang didampingi Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam dalam arahannya mengatakan, dalam ilmu ekonomi pembangunan, dikenal fenomena yang disebut resource curse (kutukan sumber daya alam).
Bupati Thaher menjelaskan inti dari paradoksal tersebut yaitu daerah yang kaya sumber daya alam justru cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih lambat, kemiskinan lebih tinggi, dan tata kelola lebih buruk dibandingkan daerah yang justru miskin sumber daya.
“Apakah Maluku Tenggara mengalami hal ini? Saudara-saudara, renungkan sejenak.Kita duduk di persimpangan tiga wilayah pengelolaan perikanan posisi yang tidak dimiliki kabupaten lain di Indonesia,”tandas Bupati ketika memberikan arahan di hadapan ribuan ASN,Kamis (12/2/2026).
Namun demikian, Bupati Thaher juga memuji beberapa sektor yang menunjukkan tren membaik seperti sektor perikanan dan pariwisata. Ia mengaku, sektor perikanan jadi penyumbang seperempat ekonomi daerah. Bahkan, diketahui produksi perikanan tangkap melampaui target.
“Untuk sektor perikanan, Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan sebagai sentra Tuna-Cakalang-Tongkol nasional. Sementara kunjungan wisatawan melampaui target untuk sektor pariwisata. Kontribusi pariwisata terhadap PAD kita meningkat berlipat. Sedangkan, produksi perkebunan kelapa dan pala melampaui target,”paparnya.
Menurut Bupati, dari seluruh produksi perikanan yang melimpah itu, nelayan kecil yang perlu diberdayakan. Pasalnya, nelayan kecil menikmati sebagian kecil hasil produksi. Hampir seluruh produksi dikuasai pengusaha menengah dan besar. ‘
Selain itu sektor perikanan, Bupati juga menyoroti produksi rumput laut jauh di bawah target. Padahal lahan budidaya yang tersedia masih sangat luas.
Bupati membeberkan pula, pengangguran justru naik dan tahun lalu tidak dilaksanakan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Koperasi yang aktif nyaris tidak ada dari ratusan koperasi yang terdata, hampir semuanya tidak mampu melanjutkan aktivitas usaha.
“Itulah potret paradoks Maluku Tenggara. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan yang luar biasa kepada Tanah Kei. Tetapi belum mampu mengubah anugerah itu menjadi kesejahteraan rakyat. Mengapa ini terjadi?,” urai Bupati merefleksikan pencapaian 1 tahun kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
Dengan lantang, Bupati menyimpulkan faktor Resource curse atau kutukan sumber daya dialami daerah bertajuk ‘Bumi Larvul Ngabal’ tersebut. Kondisi dimaksud, terjadi karena tiga indikator utama dan ketiganya berkaitan langsung dengan kinerja birokrasi atau kerja-kerja ASN.
Indikator pertama, Institusi yang Lemah. Menurut Bupati, program prioritas tatakelola adalah yang capaiannya paling rendah dari seluruh program prioritas. Indikator kedua, Pelayanan Publik yang belum memadai. Salah satunya, pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara masuk zona merah penilaian Ombudsman Republik Indonesia dengan skor kepercayaan masyarakat yang sangat rendah.
“Rata-rata lama sekolah anak-anak kita masih di bawah target. Nelayan yang sakit tidak bisa melaut. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan tidak bisa naik ke rantai nilai yang lebih tinggi,” beber Bupati.
Selain institusi lemah dan pelayanan publik yang rendah, indikator ketiga terkait infrastruktur yang Tidak Memadai. Program Prioritas Infrastruktur adalah yang capaiannya terendah kedua hampir seluruh indikatornya tidak tercapai. Kemantapan jalan masih di bawah target. Desa yang terhubung jalan kondisi baik masih jauh dari harapan. Akses air minum layak justru turun. Hasil laut dijual murah ke tengkulak karena tidak ada cold chain, tidak ada akses pasar langsung.
“Secara keseluruhan, dari seluruh indikator yang kita tetapkan dalam sembilan Program Prioritas, kurang dari sepertiga yang berhasil tercapai.Saudara-saudara, ini bukan capaian yang bisa kita banggakan. Tetapi ini juga bukan capaian yang harus membuat kita putus asa,” ketus Bupati.
Berangkat dari fakta dan data yang dibeberkan, Orang Nomor satu di Kabupaten Maluku Tenggara itu mengajak seluruh elemen untuk membuktikan bahwa Maluku Tenggara, dengan segala kekayaan yang Tuhan anugerahkan, layak menjadi daerah yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga sejahtera rakyatnya. Setara Mensejahterakan Negeri. (***)
About The Author
