Malraterkini.com.- Demi Menangani dampak konflik sosial di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku, bantuan darurat senilai Rp354 juta disalurkan untuk membantu warga terdampak yang kini berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan penanganan segera.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Raden Affandy Z. Hassannusi menegaskan, langkah cepat itu dilakukan atas arahan langsung Gubernur Maluku, sebagai bentuk kehadiran negara di tengah situasi darurat kemanusiaan yang dialami masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami langsung diperintahkan untuk segera melakukan penanganan darurat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya emergency harus segera dipenuhi,” ujar Affandy kepada wartawan di Danar Minggu (29/3/2026).
Affandy menegaskan bantuan yang dikirimkan tidak hanya berupa kebutuhan dasar, tetapi juga perlengkapan penting bagi warga yang mengungsi akibat konflik. Paket bantuan itu meliputi bahan makanan untuk anak-anak, tenda family, tenda mobile, lampu emergency, pakaian sekolah untuk siswa SD, SMP, dan SMA, alat ibadah, family kit, serta perlengkapan khusus anak-anak.
Menurutnya, banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah dalam kondisi mendadak tanpa sempat membawa perlengkapan penting.
“Masyarakat yang terkena musibah ini mungkin keluar tanpa membawa apa-apa, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus segera dijawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan, family kit yang dibagikan berisi perlengkapan dasar seperti kebutuhan mandi, sandang darurat, hingga perlengkapan khusus anak seperti minyak telon dan kebutuhan harian lainnya.
Dinas Sosial Provinsi Maluku mengakui, saat dilakukan pengecekan, stok bantuan di tingkat kabupaten mengalami keterbatasan. Karena itu, Pemprov Maluku langsung berkoordinasi dengan daerah terdekat untuk memastikan bantuan tetap bisa segera disalurkan.
“Kami cek di Malra, barangnya kosong. Karena itu kami mengambil langkah cepat berkoordinasi dengan dinas sosial terdekat. Kebetulan di Tual masih ada, sehingga kami geser dulu sambil menunggu pengiriman pengganti dari Ambon,” jelasnya.
Langkah ini, kata dia, diambil agar warga terdampak tidak terlalu lama menunggu bantuan di tengah situasi yang masih sensitif.
450 Warga Terdampak, Data Masih Terus Diperbarui
Berdasarkan data sementara yang diterima Dinas Sosial Provinsi Maluku, jumlah warga terdampak konflik yang masuk dalam penanganan sementara mencapai 450 orang. Namun angka itu masih bisa berubah karena pemerintah masih menunggu pembaruan data dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara.
“Sampai tadi jumlahnya 450 orang, sementara untuk data kepala keluarga kami masih menunggu update terbaru dari Dinsos Kabupaten,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan agar penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami minta data itu lengkap, by name by address, supaya bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.
Ditengah keterbatasan keuangan daerah dan stok logistik yang tersedia,
Pemerintah Provinsi Maluku juga berharap ada dukungan langsung dari Kementerian Sosial RI untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Menurutnya, sebagian kebutuhan yang diajukan pemerintah kabupaten kemungkinan belum seluruhnya bisa dipenuhi hanya dari cadangan logistik provinsi.
“Kalau kebutuhan di lapangan melebihi ketersediaan yang ada, maka kami akan berupaya memenuhinya kembali. Karena itu kami juga akan meminta dukungan dari Kementerian Sosial,” katanya.
Ia berharap konflik tidak berlangsung lama agar beban sosial masyarakat tidak semakin berat.
Selain bantuan resmi dari pemerintah, Gubernur Maluku juga disebut telah memberikan bantuan pribadi kepada keluarga korban, termasuk uang duka serta bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak langsung dalam peristiwa tersebut.
Bantuan pribadi itu disebut sebagai bentuk empati dan kepedulian langsung pimpinan daerah terhadap warga yang sedang mengalami musibah.
Dalam kunjungan dan penanganan pascakonflik itu, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam. Kehadiran pemerintah bersama unsur Forkopimda disebut sebagai bukti keseriusan dalam menjaga situasi tetap terkendali.
“Bapak Gubernur menekankan bahwa negara hadir di sini. Tidak ada pembiaran. Penegakan hukum dan segala macam itu harus tetap dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga berharap masyarakat yang bertikai dapat kembali membangun rekonsiliasi, hidup rukun, dan tidak lagi mengulangi konflik serupa di masa mendatang.
“Semoga keadaan makin membaik, masyarakat bisa kembali rekonsiliasi, bisa akur lagi, dan hidup seperti semula,” harapnya.
Terkait kondisi terkini para pengungsi, pihak Dinas Sosial mengaku telah bertemu langsung dengan warga di lokasi penampungan. Dalam pertemuan itu, warga disebut menyampaikan harapan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Pemerintah pun berharap aspirasi itu dapat menjadi dasar untuk menciptakan rasa aman dan mencegah konflik serupa kembali terjadi. (RF)
About The Author
