Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Gandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sosialisasi Inklusi Keuangan. (Foto: Billy Rahanra/Malraterkini.com)
Malraterkini.com.- Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Novian Suhardi, menghadiri sekaligus menyampaikan sosialisasi terkait indikator akses keuangan daerah dalam Rapat Pleno yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Jumat 26 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Novian Suhardi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atas fasilitasi kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan penghormatan kepada Wakil Bupati, para asisten, serta pimpinan perbankan yang hadir.
“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sosialisasi terkait keberadaan indikator akses keuangan daerah,” ujar Novian dihadapan peserta sosialisasi di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Jumat (26/2/2026).
Perwakilan OJK Provinsi Maluku itu juga menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, tingkat inklusi keuangan nasional baru mencapai sekitar 80 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di kisaran 65 persen.
“Angka ini menunjukkan masih adanya gap yang harus kita dorong bersama. Upaya percepatan akses keuangan daerah menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan tersebut,” jelasnya
Lebih lanjut, Novian menjelaskan bahwa indikator akses keuangan daerah kini tidak hanya berfokus pada inflasi, tetapi juga mencakup rasio pendanaan, rasio intermediasi, serta rasio inklusi keuangan.
“Keterkaitan antara rasio inklusi dan rasio intermediasi perlu diperkuat. Ini menjadi bagian dari strategi bersama untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat Pleno tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, otoritas terkait, serta pimpinan perbankan di wilayah Maluku Tenggara. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (RB)
About The Author
