MalraTerkini.Com – Penjabat Bupati Maluku Tenggara Drs. Jasmono.M.Si sangat berharap melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dapat memberikan dampak positif yang nantinya mampu menciptakan pembangunan di daerah menjadi lebih baik dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Hal ini disampaikan Jasomonk ketika selesai melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bertempat di aula kantor bupati,Kamis (3/10/2024).
Jasmono menyatakan penandatanganan MoU merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas,koordinasi,komunikasi dan kolaborasi dibidang perkara perdata dan usaha negara.
“Penandatanganan MoU merupakan komitmen Pemkab Maluku Tenggara mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang good and clen governance”terang Jasmono.
Dijelaskan, Kerja sama ini akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara.
“Melalui sinergi yang kita bangun ini, diharapkan penanganan masalah hukum, khususnya terkait pengelolaan aset daerah, kontrak kerja, maupun sengketa tata usaha negara, dapat lebih efektif dan efisien.”harapnya.
Menurut Jasmono, melalui kerjasama tersebut juga akan memberikan jaminan kepastian hukum yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
“kita akan dorong optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). kita tahu bahwa sebenarnya potensi Pendapatan Asli Daerah kita cukup besar tetapi karena belum dikelolah dengan baik, sehingga mencapai target yang ditetapkan. masih ada kendala-kendalanya”ungkap Jasmono.
Kesepakatan ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kita untuk terus menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, diharapkan dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan hukum yang optimal kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan ,pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi jasmono, Pemkab Malra sangat menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sering kali muncul berbagai tantangan dan kendala, baik dari sisi administrasi maupun hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat mengantisipasi dan mengatasi setiap permasalahan hukum yang mungkin muncul secara tepat dan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah kita.
Pentingnya komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Malra. Dengan adanya jaminan kepastian hukum yang baik, kita bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Hal ini tentu saja akan berdampak pada pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun target kinerja untuk mengimplementasikan tujuh program prioritas dalam pemerintahan periode 2023-2024