PLUS-MINUS 100 HARI KERJA PEMERINTAHAN MTH-VR
Catatan : Tarsisius Sarkol (Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial Tual)
Pasangan Muhammad Thaher Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025. Bila dirunut Kembali, memang tak pernah secara resmi, pasangan dengan jargon politik MTH-VR mengumunkan program 100 hari kerja, lazimnya suatu roda pemerintahan baru bergulir.
Ibarat bulan madu pemerintahan baru, pasangan MTH-VR, tak seperti para pendahulunya yang menjadikan 100 hari sebagai tolak ukur kinerja. Namun,bagi publik, 100 hari kerja selalu dinantikan bagi setiap pemerintahan baru.
Publik memiliki ekspetasi terhadap 100 hari kerja pemerintahan MTH-VR. Tiga bulan pertama sebagai langkah untuk mencerminkan perjalanan 5 tahun kedepan. Lantas, muncul pertanyaan publik, apa yang telah dikerjakan bagi masyarakat dan daerah?
Salah satu yang dapat kita ingat, pasca dilantik beberapa jam kemudian, pemerintahan MTH-VR memulai roda pemerintahan dengan melakukan penataan birokrasi dalam mendukung visi-misi. Salah satu penataan, dengan diangkatnya Bernadus Rettob sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt.Sekda). Jabatan sekretaris daerah memiliki peran penting dan strategis dalam struktur organisasi tata pemerintahan. Seorang Sekda berperan dalam membantu kepala daerah menyusun program kerja dan mengkoordinasikan seluruh satuan kerja.
Meskipun demikian, pengangkatan Sekda ‘mendadak’ menimbulkan polemik di kalangan politisi dan aktivis, mengingat sehari sebelum lengser dari jabatan, mantan Pj.Bupati telah menunjuk salah satu birokrat senior menjadi Plt.Sekda.
Selanjutnya penataan birokrasi lainya, Pemerintahan MTH-VR menormalisasikan sejumlah jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah peninggalan penjabat bupati sebelumnya. Normalisasi ini terlihat dengan mengembalikan jabatan para pejabat eselon III dan eselon II yang ditempatkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan.
Penataan ini pun sempat menuai kritik, mengingat jabatan yang diisi, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai ‘balas budi politik’ bagi ASN yang mendukung pasagan MTH-VR di Pilkada 2024 lalu.
Tak sampai disitu, guna memastikan visi-misi dan kebijakan tereksekusi di lapangan. Secara serentak, posisi kepala desa atau oleh masyarakat Kei menyebut kepala ohoi (kepala desa) yang belum definitif diangkat sejumlah tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan beberapa orang lainnya sebagai Pj.Kepala ohoi.
Seperti petuah kuno, ‘niat baik kadang disalahartikan’, kondisi dialami oleh pemerintahan MTH-VR, meski pengangkatan pj. Kepala ohoi menyesuaikan ketentuan perundang-undangan. Sebagian kalangan menaruh curiga, pengangkatan sejumlah pj, kepala ohoi untuk mengakomodasi para pendukungnya di Pilkada lalu. Mereka menduga, pasangan MTH-VR menunjuk keluarga dan teman serta orang-orang dekatnya untuk menempati posisi penting, tak peduli dengan latar belakang dan kompetensi dimiliki.
Pasca dilantik, Bupati Muhammad Thaher Hanubun tak duduk di belakang meja. Terlihat jelas, seringkali terjun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan yang terjadi atau laporan dari masyarakat. Wilayah Pulau Kei Besar, sering kali dikunjungi. Temuan di lapangan, kemudian diolah dan diramu menjadi kebijakan untuk segera mungkin diesekusi.
Ditengah keterbatasan anggaran dan pemberlakukan efisiensi anggaran secara nasional, Bupati Muhammad Thaher Hanubun sejak dilantik bergerak senyap melakukan lobi-lobi ke kementerian dan Lembaga di Jakarta. Hal ini diperkirakan sebagai upaya agar mendukung realisasi visi-misi, contohnya untuk pengembangan Koperasi dan UMKM didatangi Menteri Koperasi dan UMKM RI, Budi Setiadi.
Realisasi Visi-Misi Ditengah Kebijakan Efisiensi
Terlihat sekali komitmen pemerintahan MTH-VR menargetkan realisasi visi-misi sejak dilantik. Hanya saja, komitmen diprediksi tidak dapat banyak terealisasi sepanjang tahun 2025. Betapa tidak, ditengah semangat mengeksekusi visi-misi, secara nasional diberlakukanan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dari tingkat pusat sampai ke daerah, tak terkecuali Kabupaten Maluku Tenggara.
Menurut penulis, pengalaman Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun yang tinggal lama di Jakarta, bergaul dengan banyak tokoh nasional, memiliki latar belakang pengusaha sekaligus politikus tak bisa berharap terlalu tinggi, dengan adanya efisiensi anggaran secara nasional. Kondisi ini, membawa kita pada bayangan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Dimana, awal pemerintahan harus berhadapan dengan Pandemi Covid-19 ditambah efisiensi anggaran sewaktu itu.
Tak dapat menafikan, acap kali ditemui dalam ruang diskusi warung kopi, diskusi pojokan rumah, bahkan ngerumpi ibu-ibu ditengah jalan, muncul nada kecewa dan putus asa atas pemerintahan saat ini.
Meski demikian, seperti kata orang tua kita ‘dibalik badai besar,terdapat lautan teduh’ , sama seperti kondisi pemerintahan 2018-2023 sewaktu itu yang harus mengalami badai covid dan pada akhirnya, sejumlah prestasi pembangunan dan keberhasilan tercapai pula diakhir masa periodesasi pemerintahan 2018-2023.
Dengan demikian, masih ada harapan sebagian kalangan bahwa pemerintahan akan memenuhi impian masyarakat. Masa pendukung akan menagih janji-janji politik, dan masyarakat pada umunya menanti ‘tangan dingin’ Bupati Muhammad Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam. Semoga demikian. (***)