Ilustrasi masalah pelayanan publik. (Foto: internet)
Malraterkini.com.- Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kini jadi sorotan publik. Patut diduga segudang masalah terdengar menumpuk di dinas yang dipimpin oleh Umar Hanubun tersebut. Dari penelusuran Malraterkini.com, ditemukan sejumlah informasi dari para guru dan warga.
Keluhan beberapa warga, termasuk tenaga pendidik di Maluku Tenggara terhadap Dinas Pendidikan kini semakin tidak tertahan.
Investigasi di lapangan, sejumlah tenaga pendidik mengeluhkan kinerja dan transparansi pada Dinas Pendidikan. Salah satu tenaga guru di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur menyebutkan adanya keluhan kepala sekolah dan tenaga guru atas tunjangan daerah terpencil, sebagai tunjangan tambahan diduga ‘disunat’ oleh pengelola dinas. .
“Kami dan beberapa guru lain mengeluh. Tunjangan tambahan untuk kami seperti di sunat. Bagi tenaga guru yang tercatat pada Dadopik, jika ada keterangan bahwa guru tersebut berada di wilayah tertinggal maka guru bersangkutan akan mendapatkan tunjangan. Naasnya, sejak Januari 2025 hingga saat ini, tidak ada kejelasan penerimaan tunjangan itu,” ketus beberapa guru yang ditemui di lapangan, belum lama ini.
Ironinya, dari penuturun sejumlah guru tersebut. Saat ini,kuota penerima tunjangan dikurangi atau butuh lobi jika ingin peroleh tunjangan tersebut.
“Katanya dari informasi di dinas karena keterbatasan anggaran sehingga tidak semua tenaga pengajar di sekolah terluar/tertinggal mendapatkan tunjangan ini tanpa ada keterangan yang lebih jelas, “sesal para guru tersebut.
Tak sampai disitu, masih terdapat temuan lapangan oleh media ini. Dari penuturan para guru tentang proses usulan administrasi kenaikan pangkat bagi guru yang dikatan perlu bayar untuk memperlancar proses administrasi di dinas pendidikan.
“Sejumlah guru yang telah mengabdi bertahun-tahun mengeluh lantaran untuk mengajukan proses kenaikan tingkatan/jabatan, perlu menyetor pada salah satu oknum yang memiliki jabatan di Dinas Pendidikan, ” beber salah satu guru di Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
Menurut guru itu, adanya ‘uang pelicin’ untuk mempermudah urusan di dinas buka hal baru terjadi. Kondisi ini sudah dialami dan dikeluhkan kepada pimpinan dinas tapi tidak ada perubahan.
“Naasnya hal ini sudah terjadi cukup lama namun demikian tidak ada tindakan jelas yang diambil dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dapat melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Serta seluruh Staff yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, ” pintannya.
Masih terdapat sejumlah permasalahan yang diduga ditutupi oleh dinas pendidikan. Atas sejumlah masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Umar Hanubun yang dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan hingga berita ini dinaikan. (Tim)
About The Author
