Malraterkini.com.- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin 23 Febuari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, jajaran staf ahli, asisten, pimpinan OPD, para camat, pejabat eselon, akademisi, serta perwakilan masyarakat dan media.
Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda administratif, melainkan ruang demokrasi yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas tahunan. RKPD harus menjadi jawaban nyata, arah yang jelas, dan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara,” tegas wakil Bupati.
Forum ini, lanjutnya, bertujuan membedah dan menyempurnakan Rancangan Awal RKPD 2027 dari sisi teknokratis. Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data akurat, pendekatan ilmiah, dan logika teknis yang kuat agar dokumen pembangunan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam RKPD 2027, di antaranya peningkatan layanan kesehatan dasar, percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi unggulan Maluku Tenggara, seperti sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata, sebagai motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang realistis dan tepat sasaran.
“Forum ini menjadi kesempatan penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah, pemerintah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara selektif, cermat, dan memprioritaskan kebutuhan paling mendesak.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 diharapkan menghasilkan masukan konstruktif guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara ke depan. (RB)
About The Author
