Malraterkini.com.- Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, mendorong perubahan pola pengelolaan komoditas kelapa di daerah itu agar tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah dan mampu menembus pasar ekspor.
Hal tersebut disampaikan Wabup Viali saat membuka kegiatan Pendampingan Teknis Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Olahan Kelapa di Hotel Aurelia by Kimson Langgur, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian RI.
Pendampingan yang berlangsung selama empat hari, 22–25 September 2026, diikuti 20 pelaku IKM. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di Hotel Aurelia by Kimson, sementara praktik produksi dipusatkan di Gedung Dekranasda Maluku Tenggara.
Dalam sambutannya, Wabup Viali menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian yang telah memilih Maluku Tenggara sebagai lokasi pelaksanaan pendampingan.
Menurutnya, kelapa merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Kei yang memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara serius.
Namun, selama ini sebagian besar kelapa masih diolah menjadi kopra sehingga nilai tambah dari komoditas tersebut lebih banyak dinikmati di luar daerah.
“Kelapa adalah pohon kehidupan bagi orang Kei. Tapi kita hanya jual kopra, nilai tambahnya lari ke luar. Hari ini kita ubah mindset itu. Stop jual kopra mentah!” tegas Viali.
Ia mendorong pelaku IKM untuk mulai mengembangkan berbagai produk turunan kelapa yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, seperti Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng kelapa premium, tepung kelapa hingga blondo.
“Saatnya kelapa Kei jadi VCO, minyak goreng kelapa premium, tepung kelapa dan blondo. Harganya harus kita tentukan dari Langgur, bukan dari luar,” ajaknya.
Wabup Viali menilai, pengembangan industri olahan kelapa bukan hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah.
Karena itu, ia meminta para peserta memanfaatkan pendampingan tersebut secara maksimal, bukan sekadar mengikuti kegiatan untuk memperoleh sertifikat.
«“Saya minta jangan datang hanya untuk menonton dan ambil sertifikat. Ini ilmu gratis yang nilainya mahal. Serius, tanya sampai paham, praktik sampai bisa,” katanya.»
Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembekalan terkait tiga aspek penting dalam pengembangan usaha, yakni pembukuan sederhana, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, serta pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
Selanjutnya, pada hari kedua hingga keempat, peserta mengikuti praktik produksi secara langsung bersama instruktur nasional.
Wakil Bupati juga meminta Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi ikut mengawal produk IKM Maluku Tenggara hingga mampu memenuhi standar dan memasuki pasar yang lebih luas.
«“Kawal sampai tuntas. Dari mutu, halal, PIRT, kemasan hingga pemasaran. Saya mau lahir produk unggulan baru khas Malra yang tembus pasar,” pungkas Charlos.»
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain alat tulis kantor, transportasi, sertifikat, serta fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.
Pemkab Maluku Tenggara berharap pendampingan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong lahirnya produk olahan kelapa khas Kei yang memiliki daya saing, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus membuka peluang pasar hingga tingkat nasional dan ekspor.(RB)
About The Author
