Tualterkini.com.- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tual berhasil menggagalkan pengiriman 1 kontainer berisi 631 pohon bonsai sentigi ilegal dari Kota Tual menuju Surabaya. Pengungkapan kasus ini disampaikan Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut (P) Mochamad Achnaf, CTMP., M.Tr.Opsla., dalam konferensi pers di Mako Lanal Tual, Kamis (19/11/2026).

Penindakan bermula dari laporan masyarakat yang diterima Unit Intelijen Lanal Tual pada 29 Oktober 2026 terkait rencana pengiriman bonsai sentigi dalam jumlah besar. Menindaklanjuti laporan itu, personel intelijen melakukan penyelidikan dan pengamatan di sejumlah pelabuhan umum maupun pelabuhan rakyat yang diduga menjadi jalur keluar barang.
Hasilnya, pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 18.45 WIT, tim menemukan satu kontainer merah milik PT Tanto bernomor seri 3U246718 yang telah terisi penuh pohon bonsai sentigi di area petikemas Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Tual.
Lanal Tual kemudian berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tual. Pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 10.50 WIT, inspeksi bersama dilakukan terhadap isi kontainer tersebut.
“Di lokasi tersebut kami dapatkan 631 pohon bonsai sentigi yang sudah siap kirim tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi apapun,” ungkap Danlanal Tual.
Dari pemeriksaan awal, terdapat empat orang pemilik yang mengakui bonsai-bonsai tersebut rencananya dikirim ke Surabaya. Penyelidikan juga mengungkap kontainer telah dibayar oleh pihak di Surabaya dan uang muka (down payment) sudah diserahkan kepada para pemilik. Seluruh barang bukti selanjutnya dibongkar dan diamankan ke Mako Lanal Tual.
Gelar Perkara dan Jerat Hukum
Pada Senin (9/11/2026), Lanal Tual menggelar rapat gelar perkara bersama Polres Tual, Kejaksaan Tual, BKSDA Tual, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Tual, Karantina, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tual.
Rapat tersebut membahas penerapan pasal, rencana pelimpahan barang bukti, serta penentuan penyidik. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke Polres Tual untuk proses penyidikan guna mengawasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi terkait.

Dalam gelar perkara disimpulkan dua ketentuan pidana yang berpotensi menjerat pihak terkait:
1. Pengiriman tanpa dokumen karantina: Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
2. Pengedaran hasil hutan tanpa izin: Melanggar Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 5 tahun serta denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.
Nilai ekonomi pohon bonsai sentigi tergolong sangat tinggi. Di pasar domestik, harga pohon sentigi siap jual diperkirakan minimal Rp3 juta per pohon, sehingga total 631 pohon bernilai sekitar Rp1,893 miliar.
Sementara jika berhasil lolos ke luar negeri, nilainya diperkirakan jauh lebih besar. Dengan acuan harga terendah ukuran kecil sekitar US$500 dan kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai 631 pohon tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,679 miliar.
Pihak Lanal Tual menjelaskan, pohon sentigi memang tidak lagi termasuk tumbuhan yang dilindungi penuh, tetapi peredarannya dibatasi. Berdasarkan informasi BKSDA, kuota pohon sentigi untuk Provinsi Maluku tahun 2026 hanya 500 pohon dan telah habis, sehingga izin peredaran tidak dapat diterbitkan.
Selain persoalan perizinan dan kuota, pengambilan pohon sentigi yang tumbuh di atas karang di tepi pantai maupun pulau-pulau kecil juga dinilai berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan jika tidak dikendalikan.
Menutup keterangannya, Lanal Tual mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada aparat berwenang atau instansi terkait di wilayah Tual dan Maluku Tenggara apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.
Press release tersebut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara, Asisten II Setda Kota Tual, perwakilan DPRD Kota Tual, Kapolres Tual, Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri Tual, Kepala Kantor Karantina Tual, Kepala BKSDA Tual, Kepala UPP Kelas II Tual, Kadis Lingkungan Hidup Kota Tual, dan unsur Forkopimda lainnya. (RF)
