Malraterkini.com.- Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi kembali ditegaskan. Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Islamic Center Ambon, mulai pukul 09.00 WIT tersebut, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Kehadiran Bupati Thaher Hanubun menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung agenda nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Terlebih, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., melalui surat undangan secara tegas meminta agar seluruh kepala daerah hadir secara langsung tanpa diwakilkan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Thaher Hanubun hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak awal hingga selesai.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, sekretaris DPRD, serta pimpinan perangkat daerah.
Melalui pertemuan ini, seluruh pemerintah daerah didorong untuk memperkuat komitmen dan mengambil langkah konkret dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pencegahan korupsi bukan sekadar slogan maupun formalitas dalam agenda pemerintahan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari proses perencanaan program, pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab.
Setiap rupiah anggaran negara maupun daerah harus dikelola secara tepat, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Partisipasi langsung Bupati Thaher Hanubun dalam Rakor bersama KPK RI tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan lembaga terkait dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan disiplin aparatur, serta pembenahan tata kelola birokrasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya kerja aparatur pemerintahan.
Dari Gedung Islamic Center Ambon, pesan yang ditegaskan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan program dan anggaran, tetapi juga harus didukung pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.(RB)
