Malraterkini.com.- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kekurangan fasilitas di lingkungan kantornya.

Dalam keterangannya, Kaban Kesbangpol menyayangkan pemberitaan yang menurutnya diterbitkan tanpa terlebih dahulu dilakukan konfirmasi atau meminta penjelasan dari pihaknya.
Melalui rilis yang diterima media ini, Rabu (18/11/2026), ia mengungkapkan bahwa saat pemberitaan tersebut dipublikasikan, dirinya sedang menjalankan tugas di luar daerah. Namun, hingga berita tersebut beredar, ia mengaku tidak pernah dihubungi oleh penulis untuk dimintai keterangan.
“Saya tidak pernah dihubungi. Saya tidak pernah dimintai komentar. Saya tidak pernah memberikan penjelasan apa pun,” tegasnya.
Ia menilai, konfirmasi kepada pihak yang diberitakan merupakan bagian penting dalam proses jurnalistik guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang.
Menurutnya, pemberitaan yang muncul secara beruntun tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu sangat disayangkan. Padahal, pihaknya terbuka untuk memberikan penjelasan terkait kondisi maupun kebutuhan fasilitas di lingkungan Kesbangpol.
“Seharusnya kami dikonfirmasi terlebih dahulu, baru berita dinaikkan. Ini tidak. Sampai saat ini saya tidak pernah dihubungi, tiba-tiba berita beruntun muncul,” ujarnya.
Bahkan, ia mengaku telah berupaya menghubungi penulis berita untuk meminta penjelasan mengenai pemberitaan yang telah dipublikasikan. Namun, upaya tersebut belum mendapatkan hasil karena yang bersangkutan belum dapat dihubungi.
Di sisi lain, terkait persoalan kekurangan fasilitas perkantoran, Kaban Kesbangpol menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Badan Kesbangpol.
Ia menjelaskan, pemenuhan fasilitas perkantoran harus mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan fasilitas perkantoran. Namun, pelaksanaannya membutuhkan proses dan tahapan sesuai ketersediaan anggaran.
“Tidak serta-merta semua kebutuhan harus dipenuhi sekaligus. Semuanya ada tahapan dan prioritas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Pada akhir klarifikasinya, Kaban Kesbangpol mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara insan pers dan pihak-pihak yang menjadi sumber pemberitaan.
Ia berharap setiap informasi yang akan dipublikasikan terlebih dahulu melalui proses konfirmasi agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan berimbang.
“Jangan menyampaikan berita tanpa komunikasi. Semua pihak harus memahami etika dalam menyampaikan sesuatu kepada publik,” tegasnya.
Ia juga berharap penulis berita tersebut dapat memberikan penjelasan atas pemberitaan yang telah beredar.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi dan upaya pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan fasilitas di lingkungan Kesbangpol Kabupaten Maluku Tenggara.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi secara utuh dengan tetap mengedepankan prinsip akurasi, profesionalitas, dan keberimbangan dalam pemberitaan.
