Malraterkini.com.- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara merumuskan tujuh poin strategis utama sebagai panduan kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menata birokrasi yang lebih efektif.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun dalam pertemuan strategis bersama para pimpinan OPD dan jajaran aparatur sipil negara, Senin 25 Mei 2026.
Bupati Hanubun memaparkan 7 poin strategis kebijakan pemerintahan yang menjadi arah kerja seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ketujuh poin tersebut meliputi pembentukan tim kerja efektif, penanganan masalah sosial, pengelolaan pasar, kebersihan lingkungan dan pantai, penguatan struktur organisasi, peningkatan kinerja aparatur, hingga persiapan seleksi pejabat eselon II.
“Semua kebijakan berlandaskan prinsip miskin struktur, kaya fungsi yang mengutamakan kemampuan kerja nyata daripada sekadar kelengkapan administrasi,” tandas Bupati Thaher Hanubun di Kantor Bupati Malra, Senin (25/5/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Thaher Hanubun, dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Dalam penanganan masalah sosial, pemerintah juga mengajak unsur masyarakat seperti camat, tokoh agama, kepolisian, dan tenaga kesehatan untuk berkolaborasi.
Pertemuan strategis ini dilaksanakan di ruang pertemuan utama kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur.
Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel, serta mendorong birokrasi yang gesit, responsif, dan berorientasi hasil.
“Pemerintah ingin memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, tidak sekadar seremonial, dan memberikan dampak langsung bagi warga,” tandasnya.
Setiap poin strategis memiliki panduan kerja jelas yakni tim efektif Dibentuk dengan struktur tegas, target terukur, dan laporan berkala, menghindari kerja tanpa hasil nyata.
Sedangkan terkait penanganan Masalah Sosial, sambung Bupati, akan dijalankan secara lintas instansi, mengutamakan pencegahan sebelum masalah meluas, mencakup penanganan anak, lansia, kemiskinan, hingga konflik sosial.
Selain itu, Bupati dua periode itu pun menekankan pengelolaan Pasar. Menurutnya, pasar harus dijaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta pengendalian harga dan retribusi secara rutin, bukan hanya saat ada penertiban.
Ia juga menyingung soal lingkungan dan pantai. Lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, dilakukan berkelanjutan dan melibatkan masyarakat, karena kebersihan adalah wajah daerah wisata.
Sementara itu berkaitan struktur organisasi. Bupati menegaskan, disederhanakan agar pelayanan lebih cepat, komando jelas, dan tidak ada tumpang tindih tugas.
Orang nomor satu di Kabupaten Maluku Tenggara juga menyentil soal Kinerja Aparatur. Penilaian kerja aparatur dinilai dari hasil kerja, disiplin, kecepatan bertindak, dan koordinasi aktif, bukan sekadar kehadiran atau jumlah rapat.
Ia pun menambahkan, kedepan seleksi Pejabat dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan berbasis kompetensi, memilih pemimpin yang mampu bekerja dan menjadi solusi, bukan berdasarkan kedekatan pribadi.
“Komitmen kerja nyata, aksi terukur, sinergi penuh antar instansi, dan evaluasi rutin agar tahun 2026 menjadi momen pembuktian kinerja pemerintah yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara,” pungkasnya. (RB)
About The Author
